Investor Tiongkok mulai mengubah Sihanoukville, sebuah kota pesisir yang sepi dengan pantai-pantai yang masih asli. Menjadi kiblat perjudian yang menyaingi Makau dan Las Vegas, namun hal itu berakhir dengan larangan perjudian online dan pandemi COVID-19. Lebih dari 200.000 pekerja Tiongkok harus kembali ke negaranya. Kasino ditutup dan proyek gedung yang sebagian dibangun dibiarkan terbengkalai.
Salah satu media pro-pemerintah menggambarkan sisa cakrawala sebagai “pengingat nyata akan investasi yang gagal, sebagian besar dilakukan oleh warga negara Tiongkok.”Perumahan telah merosot sebanyak 90% dalam beberapa tahun terakhir menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja. Seperti banyak investor swasta kecil lainnya, mengharapkan masa depan yang lebih baik dan investasi asing.
Banyak warga Kamboja menginginkan investor Tiongkok kembali karena harga properti sedang buruk, Kami ingin pengusaha Tiongkok kembali untuk membantu pasar pulih,” katanya. Kamboja sedang menyusun rencana aksi untuk membersihkan lebih dari 1.100 bangunan yang belum selesai dibangun di Sihanoukville. Termasuk meningkatkan jumlah penduduk lokal hingga tiga kali lipat menjadi 1 juta jiwa.
Salah satunya juga dunia perjudian juga menjadi target para investor. Menurut mereka saat ini adalah waktu yang pas untuk meningkatkan dunia perjudian . Keputusan tersebut nyatanya benar meningkatkan jumlah pemain judi. Mereka yang kebingungan mencari penghasilan saat Covid-19 memilih jalan pintas untuk berjudi. Banyak dari mereka yang keilangan pekerjaan.
Penyebab ini yang memicu kenaikan yang signifikan. Belum lagi mereka yang terdampak Covi-19 kehilangan asset yang dimiliki seperti,rumah,mobil,tanah dan perusahaan. Karena mengalami kebangkrutan dan utang piutang . Akhirnya, menyebabkan masyarakat gelap mata untk mencoba keberuntungan. Lalu bagaimana cara investor kembali membangun dunia perjudian agar tidak semakin memperburuk keadaan?.
Investor tiongkok Membentuk Surga Perjudian Di Kamboja
Kembalinya investor yang berdatangan ini bertujuan untuk membangun kembali perjudian. Untuk menghindari kegagalan bahkan kerugian para investor dibuatlah peraturan yang memuat tentang perjudian. Cara ini diambil agar saling menguntungkan antara investor dan masyarakat nantinya dalam bertaruh. Pastinya hal ini menjadi sebuah tantangan baru untuk kembali merekrut para pemain.
Prakas No. 009 tentang Pengelolaan Peraturan Permainan, Peralatan Permainan dan/atau Perangkat Lunak Permainan untuk Operasional Kasino. Tujuan utama dari keputusan menteri ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas permainan kasino transparan dan dilakukan dengan cara yang layak.utama praka ini adalah peralatan dan perangkat lunak permainan serta jenis permainan dan peraturannya harus didaftarkan.
Oleh karena itu, praka mengatur prosedur permohonan untuk tujuan ini. Selain itu, berdasarkan peraturan ini, semua peralatan dan perangkat lunak yang digunakan di kasino harus diproduksi oleh perusahaan yang diberi lisensi oleh CMGC. Seperti disebutkan di atas, jenis permainan dan peraturannya harus disetujui terlebih dahulu oleh CMGC. Permainan harus dioperasikan oleh staf berlisensi dan peraturan harus terlihat jelas.
Penting untuk diperhatikan : berdasarkan arahan yang dikeluarkan pada bulan Maret 2022, orang yang menjalankan aktivitas permainan komersial berdasarkan Undang-Undang Permainan harus mengajukan permohonan pendaftaran jenis permainan/peraturan dan peralatan mereka paling lambat tanggal 30 September 2022.
Prakas No. 001 tentang Formalitas memuat, tata Cara dan Ketentuan Pengembangan Resor Terpadu. Prakas ini merupakan elemen kunci dalam regulasi perjudian karena memberikan kerangka kerja bagi pengembangan resor terpadu. Merupakan proyek berskala besar, baik dari segi ukuran maupun pendanaan, sehingga memerlukan pemantauan yang cermat.
Sejumlah persyaratan tersebut antara lain modal minimal sekitar $500 juta dan deposit minimal 5% dari aset perusahaan. Pengembangan proyek juga harus dilakukan sesuai dengan apa yang disebut “perjanjian pengembangan” yang ditandatangani dengan CGMC.Praka lainnya terdiri dari rincian teknis seperti rencana induk, studi kelayakan, kewajiban hukum dan fiskal, perizinan, dll.